PERDES

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN TEGOWANU

DESA KARANGPASAR

KEPALA DESA KARANGPASAR

KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA KARANGPASAR

NOMOR ………..TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA KARANGPASAR TAHUN 2017

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA KARANGPASAR,

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa Karangpasar Tahun 2017 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18);
12. Peraturan Desa Karangpasar Nomor      Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Karangpasar Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Nomor 03    Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Karangpasar Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Karangpasar Tahun 2015 Nomor 07).

 

Dengan  Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPASAR

dan

KEPALA  DESA KARANGPASAR

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGPASAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA KARANGPASAR TAHUN 2016

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Desa adalah Desa Karangpasar Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
  2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
  7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggara Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  3. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  4. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

 

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

  • RKP Desa Karangpasar Tahun 2016 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019.
  • RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

 

Pasal 3

  • RKP Desa Karangpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Karangpasar Tahun Anggaran 2016.
  • RKP Desa Karangpasar Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2016 disusun sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2015
d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
e. BAB V : PENUTUP

 

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2016 berikut matiknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

 

Ditetapkan di

pada tanggal

Karangpasar

26 September 2016

KEPALA DESA KARANGPASAR,

 

 

S A R W A T I

Diundangkan di Karangpasar

pada tanggal

 

SEKRETARIS DESA KARANGPASAR,

 

 

 

 

WIRYANTO

LEMBARAN DESA KARANGPASAR TAHUN 2016  NOMOR 07